Komponen I Penguatan Tata Laksana

Indikator I.1 

1. Dokumen RPJMDes
2. Dokumen RKPDes
3. Dokumen APBDes
4. APBDes Perubahan (untuk tahun 2024 belum ada APBDes perubahan)
5. Laporan Pertanggungjawaban - Sudah ada Laporan Realisasi TA 2022 dan 2023
6. Undangan Penyusunan Regulasi kepada seluruh aparatur desa
7. Notulensi Penyusunan regulasi
8. Daftar Hadir Penyusunan regulai
9. Dukumentasi Penyusunan Regulasi
10. Pertanggungjawaban BUMDES (PP 11 Tahun 2021)

Indikator I.2

1. SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur
2. Perdes/Perkades/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
3. Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
4. Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan Regulasi
5. Format formulir evaluasi (Tupoksi Perangkat Desa,Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan catatan)

Indikator I.3

1. Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendali Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan
2. Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
3. Notulensi/Daftra Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi
4. Format lampiran deklarasi Col

Indikator I.4

1. Perencanaan Pengadaan terkait PBJ
2. KAK/Tor/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa
3. Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang Jasa
4. Surat penawaran dari Penyedia Jasa
5. SK Tim Pelaksana Kegiatan
6. Perjanjian Kerjasama 
7. Dokumen penyelesaian pembayaran

Indikator I.5

1. Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas
2. Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparatur Desa
3. Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
4. Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi

Komponen II Penguatan Pengawasan

Indikator II.1

1. Undangan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepada seluruh perangkat Desa dan Aparatur desa
2. Notulensi kegiatan
3. Daftar Hadir
4. Dokumentasi
5. Lampiran formulir Pengawasan dan evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan)

Indikator II.2

1. Arsip/Dokumen hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah
2. Surat keterangan/penjelasan terhadap Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah yang belum bisa diselesaikan dalam tahun berjalan
3. Surat Penyelesaian/Berita acara penyelesaian atas Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah Pemeriksaan Temuan dengan melampirkan bukti dukung

Indikator II.3

1. Surat Pernyataan oleh kepala desa bersama inspektorat Kabupaten, Kadis PMD Kabupaten
2. Surat keterangan dari APH berdasarkan surat permohonan dari Pemkab
3. Screenshot hasil penelusuran berita bahwa tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi di desa tersebut
4. Surat pernyataan diupload ke website desa

Komponen III Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator III.1

1. Prosedur baku penerimaan, penanganan dan tindak lanjut pengaduan
2. Saluran penerimaan pengaduan (digital berupa Email/Website/media sosial dan kenvensional)
3. Publikasi prosedur baku dan saluran pengaduan
4. Media informasi terkait prosedur dan saluran Pengaduan

Indikator III.2

1. Survey kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat
2. Pelaksanaan Survey berdasarkan pada Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB (PermenPAN RB) No. 14 tahun 2017/yang berlaku)

Indikator III.3

1. Informasi SPM sesuai dengan Permendagri No 2 Tahun 2017
2. Media Informasi (POster, Benner, Media Sosial dan Website)

Indikator III.4

1. Baliho/Poster APBDes 
2. Lokasi Pemasangan

Indikator III.5

1. Isi Maklumat sesuai dengan PermenPAN RB yang berlaku
2. Isi Maklumat Pelayanan
3. Maklumat Pelayanan Dicetak dengan minimal ukuran Poster

Komponen IV Penguatan Partisipasi Masyarakat

Indikator IV.1

1. Musyawarah Pemangku kepentingan (Dusun/kelompok)

Indikator IV.2

1. Survei Perilaku baik konvensional maupun digital
2. Hasil Rekapitulasi, analisis dan tindak lanjut
3. Surat edaran terkait gratifikasi, suap dan konflik kepentingan
4. Sosialisasi Perkades secara fisik kepada masyarakat
5. Deklarasi Konflik Kepentingan yang suda diisi oleh aparatur desa (pemberitahuan/ Penyebarluasan informasi mengenai deklarasi Konflik Kepentingan)

Indikator IV.3

1. Undangan/Pengumuman kepada masyarakat
2. Notulensi/Berita Acara (judul, waktu, kegiatan, keterwakilan masyarakat dusun, tandatangan oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat dusun/desa)
3. Tanda terima pembayaran upah/daftar hadir
4. LPJ Pelaksanaan Pembangunan Desa

Komponen V Kearifan Lokal

Indikator V.1

1. Kesenian, adat istiadat dan/atau motto/slogan/jargon dan/atau Upaya perangkat desa beserta elemen masyarakat mensosialisasikan pencegahan korupsi dengan memadukan kearifan lokal setempat yang dilengkapi narasi 9 nilai antikorupsi dan diupload diwebsite dan media sosial (baik vidio maupun artikel)
2. Peraturan/Surat Keputusan/Surat Edaran tentang kesenian dan adat istiadat

Indikator V.2

1. SK Penetapan/deklarasi/surat pernyataan tokoh masyarakat, tokoh agama. Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang mendukung upaya pencegahan korupsi
2. Testimoni dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Kaum Perempuan
3. Bukti diupload di website dan media sosial